PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN (Studi di Dinas Peternakan Kabupaten Bone)

ASRORY, MUH. ARUL (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN (Studi di Dinas Peternakan Kabupaten Bone). Other thesis, IAIN Bone.

	Text SAMPUL.pdf Download (123kB)
	Text PERNYATAAN-PERSETUJUAN.pdf Download (287kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (157kB)
	Text BAGIAN AWAL.pdf Download (123kB)
	Text BAB I.pdf Download (420kB)
	Text BAB V.pdf Download (421kB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam menertibkan usaha peternakan yang tidak memiliki izin tanda pendaftaran peternakan rakyat, untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam menegakan hukum terhadap Petrauran Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field reaserch) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara turun langsung kelapangan melakukan penelitian dengan mewawancarai secara langsung masyarakat maupun oknum yang terkait. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan cara deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap Pasal 25 ayat (1) Pertauran Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak kandang ayam potong rakyat yang tidak memiliki tanda daftar usaha peternakan tetap dan tidak dilakukan penutupan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Peternakan Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, faktor substansi hukum mengenai pemberian sanksi admnistratif terhadap peternakan yang tidak memiliki tanda daftar usaha peternakan. Struktur hukum, di mana Dinas Peternakan Kabupaten Bone kurang tegas dalam menindaki peternakan yang tidak memiliki tanda daftar usaha peternakan, serta kultur hukumnya di mana kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan keluhan akibat dari aktivitas peternakan ayam potong tersebut serta kurangnya kesadaran hukum peternak untuk taat kepada setiap aturan yang berlaku. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah perlunya peningkatan kinerja sosialisasi Dinas Peternakan kepada peternak untuk menaati setiap aturan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Skripsi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum Islam (FSHI) > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara (HTN)
Depositing User:	IAIN BONE
Date Deposited:	22 Aug 2022 01:16
Last Modified:	22 Aug 2022 01:16
URI:	http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/1266

Actions (login required)

View Item