IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT GOLONGAN TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Nurhasana, . (2019) IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT GOLONGAN TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A. Other thesis, IAIN Bone.

Text combinepdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologis dan yuridis empiris dengan tekhnik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya yang dilakukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu serta hambatan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan seperti memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam berperkara. Upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat yaitu memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat mengenai permasalahan hukumnya dan membantu dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan serta memberikan pelayanan bebas biaya perkara bagi Pengadilan Agama. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone sudah terlaksana dengan baik hal ini ditunjukan dari jumlah penerima jasa posbakum yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam memberikan pelayanan, hambatan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum diantaranya terbatasnya anggaran, tidak memadainya sarana dan fasilitas yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam memberikan pelayanan, kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa posbakum, serta kurangnya kepercayaan diri masyarakat dalam menceritakan permasalahannya sehingga mempersulit petugas posbakum dalam membuatkan surat gugatan atau surat permohonan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Skripsi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum Islam (FSHI) > Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam (HKI)
Depositing User:	IAIN BONE
Date Deposited:	09 Jun 2021 00:20
Last Modified:	09 Jun 2021 00:20
URI:	http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/414

Actions (login required)

View Item