PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI BONE

Yuliana, Titi (2022) PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI BONE. Other thesis, IAIN Bone.

	Text SAMPUL.pdf Download (207kB)
	Text PERNYATAAN.pdf Download (176kB)
	Text PERSETUJUAN.pdf Download (183kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (158kB)
	Text BAGIAN AWAL.pdf Download (208kB)
	Text BISMILLAH BAB 1 SKRIPSI ACC.pdf Download (67kB)
	Text BAB V.pdf Download (57kB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Peran JPN Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Di Kejaksaan Negeri Bone. Pokok permasalahannya adalah bagaimana eksistensi JPN di bidang perdata dan tata usaha negara, apa kendala yang dihadapi JPN dalam menangani kasus yang diberikan. Disamping itu, Jaksa Pengacara Negara melakukakn sosialisasi kepada pemerintah dalam berbagai acara agar peran JPN itu lebih dikenal. Perbedaan Jaksa pengacara negara dengan pengacara biasa, dimana pengacara pada umumnya menangani kasus perkara pidana baik itu dari pihak individu maupun oknum, siapapun kliennya dan biasanya akan mendapat fee dari kliennya. Sedangkan Jaksa pengacara negara, tugasnya membantu pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan aset negara. JPN disini tidak mendapat fee dari kliennya, karena JPN sudah di gaji sendiri oleh negara. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris artinya dilakukan dengan kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu agar eksistensi JPN lebih meluas baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan sehingga kepercayaan pemerintah dalam memberikan kuasa khusus kepada JPN lebih baik. Kendala yang dihadapi JPN dalam menjalankan tugas datun yaitu masih kurangnya kepercayaan pemerintah untuk memberikan kuasa khusus kepada JPN dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum yang menjaga aset negara, serta masih harusnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga dikenal banyak orang.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Skripsi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum Islam (FSHI) > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara (HTN)
Depositing User:	IAIN BONE
Date Deposited:	17 May 2022 01:12
Last Modified:	17 May 2022 01:12
URI:	http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/1012

Actions (login required)

View Item