ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN KAPOLRI N0. 9 TAHUN 2010 TENTANG SIDANG PRA-NIKAH DAN MEDIASI DI LINGKUNGAN POLRI (Studi Kasus Polres Bone)

Nofianggira, Resky (2022) ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN KAPOLRI N0. 9 TAHUN 2010 TENTANG SIDANG PRA-NIKAH DAN MEDIASI DI LINGKUNGAN POLRI (Studi Kasus Polres Bone). Other thesis, IAIN Bone.

	Text SAMPUL.pdf Download (513kB)
	Text pernyataan.pdf Download (118kB)
	Text persetujuan.pdf Download (157kB)
	Text PENGESAHAN rezky nofi.pdf Download (222kB)
	Text KATA PENGANTAR DLL.pdf Download (513kB)
	Text BAB I.pdf Download (926kB)
	Text BAB IV.pdf Download (926kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul analisis maṣlaḥah mursalah terhadap peraturan Kapolri no. 9 tahun 2010 tentang sidang pra-nikah dan mediasi di lingkungan Polri. Perkap ini merupakan peraturan yang berisi tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), sementara pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif atau pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga instrumen, diproses melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini antara lain Kabag Sumda dan para stafnya beserta ibu Bhayangkari. Hasil penelitian ini 1) Proses tahapan sidang pra-nikah bagi anggota Polri di lingkungan jajaran Polres Bone adalah salah satu syarat wajib yang harus dilalui oleh setiap anggota Polri yang mengajukan izin pernikahan. Sebagaimana wajibnya menjalani sidang pra-nikah, proses mediasi pun wajib dilalui oleh anggota Polri dan pasangannya yang bermaksud untuk mengajukan izin perceraian. Proses pelaksanaannya pun melalui beberapa tahapan yang terdiri Tahap Pemanggilan, Tahap Sidang dan Tahap Keputusan. 2) Sidang pra-nikah dan mediasi di dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 berdasarkan analisis maṣlaḥah mursalah termasuk ke dalam kateogori al-Maṣlaḥah al-Taḥsiniyah. Dengan adanya syarat wajib melalui sidang pra-nikah sebelum dikabulkan izin pernikahan maka dapat berdampak pada kehidupan berumah tangga antara anggota Polri dan calon pasangannya kelak setelah menikah. Dimana melalui sidang pra-nikah kedua calon pengantin tersebut akan diberikan bimbingan dan arahan perihal kesiapan untuk menjalani bahtera rumah tangga yang sakīnah mawaddah waraḥmah. Demikian pula halnya syarat wajib melalui proses mediasi sebelum dikabulkan izin perceraiannya antara anggota Polri dan pasangannya yang sedang bermasalah, mediasi tersebut dapat berdampak merukunkan kembali pasangan yang sedang bermasalah tersebut. Atau kalaupun tetap berkeras pada perceraian, minimal melalui mediasi keduanya dapat menjalani proses perceraian dengan terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji sehingga keduanya dapat bercerai dengan baik-baik tanpa meninggalkan rasa sakit dan dendam satu sama lain. Dengan demikian, sidang pra-nikah dan xii mediasi memenuhi maṣlaḥah yang menjadikan seseorang dapat menempati posisi yang unggul.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Skripsi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum Islam (FSHI) > Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam (HKI)
Depositing User:	IAIN BONE
Date Deposited:	23 May 2022 02:46
Last Modified:	23 May 2022 02:46
URI:	http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/1035

Actions (login required)

View Item