Mengatasi Korupsi Dengan Asas Pembuktian Terbalik (Mewujudkan Tuntutan Keadilan Hukum Muamalah)

Buku ini merupakan refleksi dari masalah korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa
ini. Masalah korupsi pada mulanya bersifat endemik, kemudian
berkembang sampai memasuki hampir – kalau enggan
mengatakan – semua sektor pelayanan publik, tidak terkecuali
lembaga dan aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya
menjadi tumpuan harapan untuk mencegah dan mengatasi
masalah tersebut.
Sebagian pakar hukum menilai bahwa penerapan asas
praduga tak bersalah tidak efektif mengatasi korupsi, sehingga
perlu diterapkan asas pembuktian terbalik sebagai realisasi dari
tuntutan keadilan hukum bermuamalah. Tawaran pemberlakuan
asas pembuktian terbalik mendapat sambutan dari banyak
kalangan, namun tidak sedikit pula yang menolak
pemberlakuannya dengan berbagai alasan. Hukum Islam sebagai
norma hukum yang mengatur kehidupan bermuamalah di tengah-
tengah masyarakat, perlu pula diangkat untuk menyoal masalah
keabsahan dan efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah
dan asas pembuktian terbalik.
Hukum acara pidana Islam sebagai salah satu dasar hukum
bermuamalah di dalamnya ditemukan landasan bagi penerapan
asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik. Akan
tetapi bersifat prinsip-prinsip dasar, sehingga memerlukan
penjabaran dan pengaturan mengenai teknis pelaksanaannya.
Dalam hal ini menjadi tugas pemegang otoritas untuk
merumuskannya. Dalam mengatasi masalah korupsi perspektif
hukum Islam, asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian
Abdulahanaa | v
terbalik dapat diterapkan bahkan adakalanya teknis penerapan
kedua asas tersebut harus dikembangkan demi tercapainya
prinsip yang lebih utama yakni prinsip keadilan, manfaat hukum,
dan kemaslahatan umum.