TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA OUTSOURCING PEREMPUAN DI PT. PLN PERSERO UP3 WATAMPONE

Solati, Afdal (2019) TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA OUTSOURCING PEREMPUAN DI PT. PLN PERSERO UP3 WATAMPONE. Other thesis, IAIN Bone.

Text combinepdf(1).pdf Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Tinjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan tenaga kerja outsourcing perempuan di PT. PLN Persero UP3 Watampone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan tenaga kerja outsourcing perempuan. Dengan rumusan masalah Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap perlindungan tenaga kerja outsourcing Perempuan di PT. PLN Persero UP3 Watampone, Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait Pasal 6 dan Pasal 76 terhadap perlindungan tenaga kerja outsourcing Perempuan di PT PLN Persero UP3 Watampone, Tujuan dan kegunaan penelitian Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja outsourcing Perempuan di PT. PLN Persero UP3 Watampone, Untuk mengetahui apa saja yang menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terkait Pasal 6 dan Pasal 76 terhadap perlindungan tenaga kerja outsourcing Perempuan di PT. PLN Persero UP3 Watampone. Penulisan ini menggunakan metode penulisan lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data yang bersifat Deskriftif kualitatif untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, fenomena realitas yang terjadi di PT. PLN Persero UP3 Watampone. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa Seharusnya lebih efektif lagi dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja outsourcing dengan melakukan pengawasaan langsung terhadap kegiatan dari perusahaan baik itu perusahaan penerima pekerja outsourcing ataupun pemberi pekerja outsourcing, PT. PLN Persero UP3 Watampone yang berpatokan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan tenaga kerja outsourcing Perempuan harus lebih meningkatkan standar prosedur yang sudah ada bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari unsur pimpinan begitu pula tenaga kerja outsourcing perempuan, Didalam Undang-Undang Pasal 76 poin 4 tidak dijalankan dikarenakan tidak ada sampai larut malam dan jarak antara tempat kerja dengan tempat tinggal dekat.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Skripsi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum Islam (FSHI) > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara (HTN)
Depositing User:	IAIN BONE
Date Deposited:	28 Jun 2021 06:19
Last Modified:	28 Jun 2021 06:19
URI:	http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/579

Actions (login required)

View Item